oleh

Jurus Kemenkop UKM Optimalkan Koperasi & UKM Lewat PP No 7

LAMBUSIMEDIA.COM, Jakarta – Jurus Kemenkop UKM Optimalkan Koperasi & UKM Lewat PP No 7

Presiden Jokowi telah resmi menetapkan PP No.7 tahun 2021 sebagai turunan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 Februari lalu. Adapun PP tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing koperasi dan UMKM.

Terkait hal ini, Kemenkop UKM pun melakukan sosialisasi melalui Forum Tematik Bakohumas bertajuk PP No.7 tahun 2021 Memberikan Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan bagi Koperasi dan UMKM, Rabu (25/3/2021).

“Setelah PP tersebut diundangkan, Kementerian Koperasi dan UKM berkewajiban untuk mensosialisasikan PP tersebut kepada berbagai pihak,” ujar Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim dalam keterangan tertulis, Kamis (25/3/2021).

Baca juga:Kemenkop UKM Siap Kembangkan 4 Subsektor UMKM Masa Depan Indonesia

Arif menyampaikan sosialisasi tersebut bertujuan agar PP dapat diimplementasikan secara optimal oleh seluruh pihak, baik koperasi dan UMKM, kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten hingga dinas terkait. Menurutnya, sosialisasi tersebut tak dapat berjalan optimal jika hanya dilaksanakan Kemenkop UKM.

“Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi dan kerja bersama berbagai pihak agar sosialisasi PP tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal,” katanya.

Melalui Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas), Arif menyampaikan sosialisasi dapat berjalan lebih baik melalui program masing-masing K/L, baik pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan fungsi kehumasan dan jaringan informasi yang tersedia.

Ia juga menjelaskan PP No. 7 Tahun 2021 memuat berbagai aturan kebijakan pada aspek kemudahan pendirian usaha, perizinan, fasilitasi, akses pembiayaan, akses ke rantai pasok, hingga akses pasar bagi koperasi dan UMKM

Adapun hal tersebut diimplementasikan ke berbagai program dan kegiatan pemerintah di antaranya pemberian kapasitas tempat usaha dan biaya sewa sebesar 30% dari harga sewa komersil kepada pelaku UKM, alokasi 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi koperasi dan UKM.

PP Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 2 Pebruari 2021

Tentang KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHAMIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Selain itu, PP tersebut juga mencakup dukungan 30% alokasi pada infrastruktur publik seperti rest area jalan tol, bandara, dan stasiun bagi koperasi dan UMKM dalam pengembangan dan pemasaran usaha.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed