oleh

Kemendagri Jatuhkan Sanksi ke 19 Provinsi

Kemendagri menegur 19 provinsi tersebut terkait insentif tenaga kesehatan.

LAMBUSIMEDIA.COM, JAKARTA — Kemendagri Jatuhkan Sanksi ke 19 Provinsi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, teguran yang disampaikan kepada 19 provinsi merupakan bagian dari sanksi untuk kepala daerah. Usai mendapat surat teguran yang ditandatangi langsung Mendagri Tito Karnavian, kepala daerah tersebut diharapkan melakukan percepatan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) daerah.

“Teguran itu bagian dari sanksi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (tentang Pemerintahan Daerah),” ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian kepada Republika.co.id, yang dikutip media ini, Ahad (18/7).

Dia mengatakan, Kemendagri berharap para kepala daerah yang mendapatkan teguran  akan bekerja lebih baik. Dalam UU disebutkan, dalam hal teguran tertulis telah disampaikan dua kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan sementara selama tiga bulan.

Dalam surat teguran itu, Mendagri meminta gubernur segera melakukan langkah-langkah percepatan. Pembayaran insentif nakes daerah yang bersumber dari refocusing delapan persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2021 dan pelaporan realisasi pembayarannya 2021.

Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran kekurangan insentif nakes daerah 2020 dan pembayaran insentif 2021, gubernur dapat melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD 2021 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kemudian dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD 2021.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

News Feed