oleh

PNBP Lumrah dalam Pemerintahan, Ini Pertimbangan Pemerintah Terapkan Tarif untuk NIK Dukcapil

LAMBUSIMEDIA.COM, Jakarta – PNBP Lumrah dalam Pemerintahan, Ini Pertimbangan Pemerintah Terapkan Tarif untuk NIK Dukcapil

Penerapan PNBP dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia sudah berjalan lama. Misalnya, Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dikenakan kepada pemerintah untuk pembuatan SIM, penambahan STNK, plat kendaraan bermotor, pembuatan Passpor, sertifikat tanah, meminta data di BPS, pengurusan PT, penempatan notaris, pendidikan dan pelatihan pegawai, dan banyak lagi lainnya. Ada Jenis PNBP di Indonesia.

Khusus Dukcapil, menurut Dirjen Zudan Arif Fakrulloh, pertimbangan dasar penerapan NIK atau jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan adalah, untuk menjaga sistem Dukcapil tetap hidup.

“Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akurasi data. Sebab, beban pelayanan bertambah. Jumlah penduduk dan jumlah lembaga pengguna yang dulu hanya 30 sekarang 5.010 lembaga yang sudah bekerja sama, namun anggaran APBN terus turun,” kata Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri , Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Sabtu (16/4/2022).

Dirjen Zudan, sektor usaha yang akan dikenakan tarif NIK adalah lembaga sektor swasta yang berorientasi pada laba. “Contoh lembaga perbankan, asuransi, pasar modal, sekuritas. Untuk kementerian/lembaga pemerintah, pemda, dan lembaga pelayanan publik seperti BPJS Kesehatan, RSUD semuanya tetap gratis. Dan tidak ada hak akses yang diberikan kepada perorangan. Hak Akses ini hanya untuk lembaga berbadan hukum,” kata Zudan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

1 komentar

News Feed